Ada Rencana Relokasi , Sebagian PKL Masih Berat Pindah Lokasi

Like dan Bagikan
  • 2
    Shares

Sebagian PKL Masih Berat Untuk Pindah Lokasi

Sebagian PKL di kawasan jalan R. Suprapto dan Simpang Lima mengaku berat untuk pindah, lokasi yang direncanakan yakni Pusat Kuliner di ex Pasar Koplak dan Taman Kota. Pak Mul misalnya, pria yang sehari-hari berdagang ayam goreng tepung di jalan R. Suprapto. Dia mengaku khawatir jika harus pindah ke tempat yang baru.

Ada Rencana Relokasi , Sebagian PKL Masih Berat Pindah Lokasi
“Rencana memang saya akan pindah ke taman kota tapi saya khawatir pendapatan akan menurun. Hanya bisa berdoa sekarang ini, Mbak,” ujarnya.

Selama ini, Pak Mul berjualan mendapatkan omzet kotor rata-rata Rp 1.000.000/hari. Keuntungan-nya pun dia akui  lebih dari cukup, namun pak Mul mengaku masih berat untuk pindah dan dirinya hanya bisa pasrah.

“Omzet segitu kalau dibuat bayar sewa dan produksi malah laba saya jadi berkurang,” katanya.

Biaya Sewa di Pusat Kuliner ex-Pasar Koplak ditetapkan Rp 10.000,- per Hari

Pak Mul juga tidak sendiri, Desem, PKL yang mendirikan angkringan di sebelah pos polisi simpang lima juga mengaku masih berat jika dagangannya dipindah ke tempat atau lokasi baru.

“Terutama harga sewanya masih tinggi menurut saya,” katanya.

Yanto, ketua APKLI Kabupaten Grobogan, telah mengadakan pendataan kepada para pedagang yang menggelar dagangannya di sepanjang jalan R. Suprapto dan kawasan Simpang Lima.

“Jadi untuk rencana hingga akhir Desember nanti, semua PKL harus pindah kelokasi baru yang telah disediakan, karena kawasan ini akan jadi zona merah.

Zona merah itu artinya PKL tidak boleh berjualan lagi di kawasan ini. Jadi apakah panjenengan keberatan jika dipindah ke taman kota atau ke pusat kuliner pasar koplak?” tanya Yanto saat melakukan sosialisasi kepada para pedagang di kawasan Simpang Lima, Selasa (5/12) malam lalu.

Menurut Yanto, biaya sewa di Pusat Kuliner ex Pasar Koplak ditetapkan Rp 10.000,-/hari.

“Kalau per bulan jadi Rp 300.000,- dan bisa juga sewa per tahun tinggal dikalikan 12, jadi Rp 3.600.000 per tahunnya,” jelas Yanto.

Penetapan ini, tambah Yanto, bukan tanpa sosialisasi. Sebelumnya, para PKL ini sudah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Grobogan. Pak Mul mengaku sudah mendapatkan sosialisasi setahun yang lalu.

“Memang ada sosialisasi tapi sekarang saya hanya bisa pasrah dan manut dengan aturan pemerintah saja,” pungkas Pak Mul.


Like dan Bagikan
  • 2
    Shares
One Comment

Add a Comment