oleh

Pendirian Tapak SUTET 500KV Terkendala

-SOSIAL-1.048 views

Pendirian Tapak SUTET 500KV Terkendala Pembebasan Lahan

Pendirian tapak tower saluran udara tegangan tinggi (SUTET) 500KV yang sudah lama direncanakan di beberapa titik di Kabupaten Grobogan masih terkendala masalah pembebasan lahan milik desa. Pendirian ini sebenarnya sudah lama direncanakan, namun selain terkendala pembebasan juga harus melewati kas desa. Hal tersebut dinyatakan langsung Kasubag Kekayaan Desa Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Fandyasih Bowo Leksono.

“Selain tanah masyarakat atau perorangan, titik pendirian tower juga melewati tanah kas desa. Total luasan tanah kas desa yang dipakai untuk tapak tower sebanyak 18.797 meter persegi,” ujarnya.

Pendirian Tapak SUTET 500KV Terkendala

Tanah kas desa tersebut yang terkena pembangunan tower terletak di 8 kecamatan dengan total 13 desa yang akan dijadikan titik lokasinya. Yakni, di Desa Ringinpitu, Kecamatan Tanggungharjo; Desa Wates, Kecamatan Kedungjati; Desa Glapan, Kecamatan Gubug; Desa Latak, Kecamatan Godong; Desa Karangsari, Kecamatan Brati.

Kemudian, di Kecamatan Karangrayung ada di Desa Putatnganten, Desa Rawoh, Desa Mojoagung. Selanjutnya, di Kecamatan Penawangan ada di Desa Jipang, Desa Kramat, serta Desa Pengkol.

Kondisi untuk kecamatan Purwodadi ada di Desa Cingkrong, dan Desa Putat.

Pendirian tower SUTET di atas tanah perorangan, nantinya prosesnya langsung diganti rugi oleh PLN pada pemiliknya. Sedangkan untuk tanah kas desa, perlakuannya tidak sama.

Sebelum didirikan, pihak PLN harus menyediakan tanah pengganti untuk lahan yang terkena pendirian tapak tower. Serta harga tanah pengganti disesuaikan dengan harga lahan untuk pendirian tapak tower.

Saat ini masih dilakukan proses penghitungan harga tanah kas desa oleh pihak ketiga atau tim appraisal.

“Nilai harga tanah inilah nantinya akan digunakan untuk membeli tanah pengganti kas desa yang terkena proyek pendirian tapak tower. Tanah penggantinya milik masyarakat setempat yang dibeli oleh PLN yang diatasnamakan milik desa setempat,” kata Fandi.

Dijelaskan Fandi, beberapa desa ada yang sudah memberikan izin, sehingga pendirian tower bisa dilakukan.

“Namun, sebagian besar desa masih menunggu proses penggantian tanah selesai, sehingga pendirian tower tidak bisa dilakukan. Kami berharap, proses penilaian harga tanah kas desa itu bisa segera selesai. Soalnya, masyarakat yang siap menyediakan tanah pengganti sudah menunggu realisasi pembayaran,” imbuhnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Post Terbaru