oleh

Program KTP Elektronik Kabupaten Grobogan Gratis

32.910 Keping KTP Elektronik Kabupaten Grobogan Sudah Dibagikan Ke Masyarakat

Sebanyak 32.910 keping KTP elektronik dibagikan kepada masyarakat se Kabupaten Grobogan. Penyerahan secara simbolisasi oleh Sekda Grobogan Moh Soemarsono kepada 280 kades/lurah di Pendopo Kabupaten, Senin (23/4/2018).

Dalam sambutannya, Soemarsono mengingatkan kepada para kepala desa dan kelurahan yang menerima KTP-el milik warga agar segera disalurkan pada pemiliknya. Selain itu, Soemarsono juga meminta agar tidak ada pungli pada saat memberikan KTP-el ini kepada pemiliknya.

”Saya ingatkan, pelayanan catatan administrasi kependudukan ini tidak dipungut biaya alias gratis-tis-tis. Jangan sampai ada kades atau lurah yang berani melakukan pungli saat menyerahkan KTP ini pada warganya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Grobogan, Susilo, mengatakan penyerahan KTP kepada para kades dan lurah ini dimaksudkan agar lebih mudah penyalurannya kepada yang bersangkutan. “Dengan begitu, warga tidak perlu menunggu lama karena bisa langsung diambil di kantor desa atau kelurahan masing-masing,” ungkap Susilo.

Ditambahkannya, KTP yang dibagikan kali ini adalah hasil perekaman beberapa waktu lalu tanpa pengajuan dari yang bersangkutan. “Namun, berdasarkan daftar dari kementrian dalam negeri KTP warga tersebut sudah siap cetak. Untuk pelayanan selanjutnya, kami tinggal melakukan layanan reguler,” ujarnya, kemarin.

Saat ini masih ada sekitar 10-13 ribu warga wajib KTP yang belum melakukan perekaman. Beberapa diantaranya merupakan warga yang baru mendapatkan haknya dalam Pilkada 2018 nanti.

“Kami berharap agar masyarakat memanfaatkan waktu untuk melakukan perekaman KTP maupun catatan administrasi kependudukan yang lain di masing-masing kecamatan. Di samping itu, pihaknya juga melakukan pelayanan jemput bola di balai desa, sekolah, dan ruang publik,” tambahnya.

Susilo juga berpesan agar warga yang masih memegang KK terbitan 2011 atau sebelumnya untuk segera diperbaharui melalui desa atau kecamatan masing-masing. Di samping itu, Susilo juga mengingatkan warga untuk segera melakukan perekaman sebelum akhir Desember 2018.

”Kalau melewati batas itu, data yang bersangkutan akan dinonaktifkan. Tentu ini akan merugikan, karena pada saat ini semua pelayanan akan merujuk pada catatan administrasi kependudukan,” terangnya.

Komentar

Post Terbaru