oleh

Sosialisasi Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial

Program Perhutanan Sosial Perlu Disosialisasikan Lagi

Program perhutanan sosial perlu disosialisasikan lebih mendalam kepada masyarakat. Hal itu dikarenakan belum banyak masyarakat yang mengetahui apa saja yang dimaksud dengan perhutanan sosial sehingga kerap menimbulkan permasalahan.

Hal itu dinyatakan langsung oleh Eko Budi Santoso, ketua Komisi C DPRD dalam Sosialisasi Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di desa Mlowokarangtalun, kecamatan Pulokulon, Kamis (13/4/2018). Menurutnya, jika program ini bagus tapi menimbulkan kesalahpahaman berarti kurang adanya sosialisasi.

Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial

“Sebagus apa programnya, kalau tidak disosialisasikan dengan baik, maka akan mengakibatkan konflik di masyarakat,” katanya.

Ia berpendapat adanya masyarakat yang masih kurang awam terhadap kebijakan tentang hutan. Terutama kebijakan percepatan pengakuan dan perlindungan pengelolaan hutan oleh rakyat dengan skema Perhutanan Sosial tersebut.

Para penggarap hutan umumnya sering menyampaikan keresahannya jika ada penggarap baru di hutan yang dikerjakannya. Hal itu yang membuat penggarap lama menghadapi penggusuran penggarap baru.

“Karena ini urusan perut, maka libatkan penggarap lama. Tapi perlu adanya pendekatan dari hati ke hati. Jika ini dilaksanakan dengan baik, maka tidak akan ada hal yang dikhawatirkan,” ujar Eko.

Sementara pemateri lain, yakni Siti Fikriyah Khuriyati, anggota tim Pokjanas mengatakan program pemerintah ini jika dimanfaatkan masyarakat akan mendapatkan IPHPS dengan mudah selama 35 tahun. “Selain itu manfaat IPHPS ini juga menghindarkan dari tindakan kriminalisasi dan masyarakat bisa leluasa untuk memanfaatkan hutan dengan baik,” ujar Siti Fikriyah Khuriyati.

Ditambahkan Siti, selain dapat memanfaatkan hutan dan komoditinya, masyarakat pemegang IPHPS ini berhak mendapatkan bantuan program pemerintah. “Di beberapa daerah contohnya, ada petani yang dikriminalisasi. Kalau petani memegang IPHPS maka legal mengelola hutan,” jelasnya.

Program Perhutanan Sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan dan pelestarian lingkungan melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Masyarakat juga menerima berbagai insentif melalui dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. “Hasil panen dari perkebunan ini dapat dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari,” katanya.

Program Perhutanan Sosial ini juga akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. “Ada bagi hasil dari keuntungan bersih antara Perhutani dengan pemegang IPHPS. Untuk kayu tegakan, 30 persen Perhutani dan 70 persen pemegang IPHPS,” tambah Siti.

Selain itu, untuk tanaman semusim, pembagian hasil 10 persen untuk Perhutani dan 90 persen pemegang IPHPS. Perhutanan sosial merupakan program yang yang mampu meningkatkan keharmonisan antara kesejahteraan rakyat dan pelestarian hutan.

Tentu saja, program ini juga bermaksud baik dalam arti bukan untuk merusak hutan. Tentunya masyarakat pemegang IPHPS yang tinggal di pinggir hutan ini punya kewajiban tetap. Yakni, menjaga hutan agar tetap lestari. “Kalau ada salah satu anggota kelompok petani hutan yang melanggar seperti mengalihkan atau menjualnya ke orang lain maka IPHPS kelompok tersebut dicabut. Satu yang melanggar, anggota kelompok lain kena imbasnya,” tambah Siti.

 

Sutomo, Ketua Poktan  Maju Lancar Tani di desa tersebut mengatakan bahwa ia sangat berterima kasih dengan adanya sosialisasi Program Perhutanan Sosial yang selama ini tidak pernah ia ketahui. Dia juga sangat antusias dalam menyambut program perhutanan Sosial yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. “Kita harus secepatnya untuk nengajukan IPHS ini program sangat mulia,” ujarnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Post Terbaru