oleh

Hasil Rapat Raperda Penyertaan Modal

-SOSIAL-513 views

Raperda Penyertaan Modal Dilimpahkan Pansus

Grobogan-grobogannews.com – Rapat paripurna DPRD yang digelar Senin (4/6/2018) sempat diskors beberapa menit. Hal itu dikarenakan pada rapat pembahasan rancangan peraturan daerah 2018 dan 2019 terjadi diskusi yang cukup alot.

Wakil ketua DPRD, M. Nurwibowo dalam keterangannya mengatakan penyebab diskors pada jalannya rapat dikarenakan masing-masing ketua fraksi melakukan rapat internal dengan komisi B. Hal itu dilakukan karena ada dua pandangan terkait pembahasan dua raperda tersebut. Dua persepsi dalam pembahasan raperda tersebut yakni dibahas dan atau dilimpahkan ke panitia khusus (Pansus) dengan membentuk kelengkapan dewan atau cukup di bahas di komisi B.

DPRD Kabupaten Grobogan

‘’Diskorsnya rapat paripurna hanya untuk menyamakan persepsi bersama. Hasil lobi antara masing-masing ketua fraksi dengan pengusul di ruang Komisi B disepakati dibahas melalui Pansus,’’ kata politisi asal Tanggungharjo ini.

Dalam kesempatan itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan hak jawabnya terkait penyelenggaraan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah. Hal itu sebagaimana tertuang pada PP No 122/105.

‘’Sesuai kewenangannya untuk memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,’’ katanya.

Karena itu, pihaknya berpendapat Pemkab perlu mengikuti program hibang air minum yang diselenggarakan Pemerintah Pusat sebagai satu upaya untuk mencapai target 100 persen akses aman air, nihil kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Dengan alasan tersebut perlu adanyanya penambahan penyertaan modal pada PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan tahun 2018.

Rapat Paripurna

Terkait dengan rencana itu , Sri Sumarni menyatakan penyambahan penyertaan modal merupakan hibah dari Pemerintah Pusat yang sifatnya dana talangan.

Dijelaskan juga, tambahan penyertaan modal tersebut akan digunakan untuk penambahan cakupan sambungan rumah (SR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Toroh, Kradenan, Pulokulon, Brati, Gubug, Tegowanu, Geyer, Purwodadi, dan Godong, dengan total sebanyak 1.250 SR.

Sementara, dalam Raperda tentang Penyertaan Modal 2019, Sri Sumarni menyatakan dalam Perda Provinsi Jateng No 2/2014 menyatakan pemegang saham PT Jamkrida adalah Pemerintah Daerah, KPRI Bhakti Praja, dan pihak lain.

Selain PDAM, penambahan penyertaan modal juga dibutuhkan PD BPR Bank Purwa Arta. Menurut Sri Sumarni, dalam Perda Pemkab Grobogan No 16/2012 menyebutkan modal dasar PD BPR Bank Purwa Artha adalah sebesar Rp 15 miliar.

‘’Saat ini telah disetor sebesar Rp13.737.350.000, sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp1.262.650.000. Meski demikian, hasil kajian investasi yang dilakukan Tim Penasehat Investasi dari Pengajar UGM, PD BPR Bank Purwa Artha dinyatakan dalam kondisi yang sehat,’’ papar ibunda dari Indri Velawati ini.

Rapat paripurna ini ditutup dengan keputusan pembahasan Raperda Penyertaan Modal ini dilimpahkan pada panitia khusus (pansus). (hana)

 

Komentar

Post Terbaru