oleh

Target APBD Pemda Grobogan 2017 Meleset !

-SOSIAL-545 views

Dewan Kritisi Melesetnya Capaian Target APBD 2017

Anggota DPRD Grobogan mengkritisi banyaknya target pendapatan dalam APBD 2017 yang meleset. Kritikan tersebut disampaikan beberapa anggota fraksi dalam rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I Tahap Kedua Penyampaian Pemandangan Umum Dewan atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017, Senin (25/6/2018).

Dalam kesempatan itu, jubir Fraksi Demokrat, Gunawan menyampaikan pemandangan umum yakni sikap menyayangkan atas melesetnya target penerimaan pendapatan dari retribusi daerah di Dinas Pendidikan. Dalam APBD 2017, target penerimaan pendapatan retribusi daerah sebesar hanya terealisasi sebesar Rp 15.517.000 atau hanya 81,26 %.

’’Padahal, target di perubahan APBD ada sebesar Rp 186.449.600. Kami menyayangkan target ini tidak terealisasi, karena ini sudah dibahas secara intentif dan mendalam. Namun, masih saja hasilnya tidak maksimal,’’ katanya.

Selain pendapatan retribusi daerah, Fraksi Demokrat juga menyorot anggaran belanja Dinas Pendidikan. Dalam APBD 2017 dijelaskan, pengadaan buku perpustakaan SD sebesar Rp 1,1 miliar. Namun, tidak ada realisasi dari kegiatan pengadaan tersebut. ’’Kami mohon penjelasannya,’’ tegas Gunawan.

Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Maryoto mempertanyakan adanya penurunan pendapatan di RSUD Dokter Raden Soedjati Purwodadi. Dalam APBD TA 2017, dicantumkan pendapatan lain-lain di RSUD tersebut hanya terealisasi Rp 110.642.864.246 atau 96,25% dari target di anggaran perubahan sebesar Rp 115 miliar.

’’Kami mohon penjelasan adanya penurunan tersebut. Komponen apa saja yang mengalami penurunan,’’ ujarnya.

Di samping itu, pihaknya juga menyoroti belanja langsung non-kegiatan di RSUD tersebut yang terealisasi Rp 15.489.995 tanpa adanya penetapan anggaran. Kegiatan tersebut tanpa perencanaan dan masuk dalam pembahasan APBD sebelumnya.

’’Ini tentunya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan walaupun sedikit anggarannya. Kami mohon penjelasannya,’’ jelasnya.

Lain halnya dengan Fraksi Nurani Keadilan melalui juru bicaranya, Amin Rois Abdul Ghoni yang mempertanyakan jumlah tenaga asing di Kabupaten Grobogan. Pasalnya, saat ini pihaknya belum mendapatkan data resmi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai jumlah tenaga asing yang dipekerjakan perusahaan yang berdiri di Kabupaten Grobogan ini.

Pernyataan itu muncul lantaran dalam APBD TA 2017 terdapat kenaikan retribusi di dinas tersebut yang berasal dari retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing (IMTA). Kenaikan retribusi di Disnakertrans terealisasi Rp 109.975.800 dari penetapan sebesar Rp 6.504.000.

’’Ada kenaikan signifikan sebesar 1.690,89% dan mayoritas dari IMTA. Kami mohon penjelasannya, saat ini, berapa jumlah tenaga asing yang terdaftar,’’ tanyanya.

Sementara, Fraksi Golkar lewat juru bicaranya Muhammad Sidiq memberi apresiasi kenaikan retribusi daerah di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp 317.936.000 atau 127,24 % naik sebesar Rp. 68.056.000,00 dari penetapan perubahan sebesar Rp. 249.880.000. Kendati demikian, pihaknya mempertanyakan kerincian dari obyek yang mengalami kenaikan retribusi. ’’Kami mohon penjelasan dari rincian kenaikan retribusi tersebut,’’ jelasnya.

Fraksi Golkar juga memberikan saran terkait perubahan hari kerja dari enam hari menjadi lima hari. Menurutnya, ada beberapa kantor desa sudah tutup pada jam 12.00. Pihaknya meminta agar Pemdes dan Camat untuk kembali memperingatkan demi peningkatan pelayanan masyarakat.

Sementara itu, Kabag Humas Setda Grobogan Ayong Mochtarom menyatakan pertanyaan dari anggota dewan di masing-masing fraksi akan dijawab dalam agenda rapat Paripurna berikutnya. ’’Jawaban Bupati akan disampaikan dalam rapat Paripurna berikutnya. Sementara, seluruh pertanyaan dan permohonan penjelasan dari tiap-tiap fraksi diserahkan pada Bupati,’’ ujar pria yang akrab disapa pak Ayong ini. (Hana)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Post Terbaru