oleh

Kurang Diperhatikan, Anggota Dewan Minta Pemkab Penuhi Hak Disabilitas

-SOSIAL-477 views

Grobogannews.com, Purwodadi. Undang-undang nomor 19 tahun 2011 tertuang tentang pemenuhan hak-hak dan perlindungan para kaum disabilitas. Karena itu, perlu adanya akses disabilitas di sejumlah layanan umum dan ruang publik. Namun, beberapa fasilitas umum dan ruang publik di Kabupaten Grobogan belum dilengkapi dengan sarana akses untuk kaum disabilitas ini.

Hal itu disoroti langsung anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2019 di ruang rapat paripurna kompleks DPRD Kabupaten Grobogan, Senin (30/7/2018) kemarin. Wakil Ketua DPRD Grobogan M. Nurwibowo mengatakan gedung-gedung seperti Pendopo Kabupaten, rumah dinas bupati, dan instansi pelayanan publik harus memiliki akses untuk pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas.

“Jangan sampai pemerintah memberikan bantuan kepada kaum disabilitas tetapi hak-hak pemenuhannya seperti akses untuk mereka ini diabaikan,” kata pria asal Tanggungharjo ini.

 para kaum disabilitas
Ilustrasi

Menurut Nurwibowo, selain gedung, masih ada ruang publik yang belum dilengkapi sarana untuk disabilitas, seperti trotoar dan jalur untuk penyandang tuna netra. Politisi dari Fraksi PKB ini juga menegaskan Alun-alun Purwodadi sudah memiliki akses untuk penyandang disabilitas. Hanya saja, aksesnya tersebut masih tertutup portal yang dimaksudkan untuk menghalangi kendaraan masuk.

“Portalnya itu harus dibuka tapi juga dijaga Satpol PP supaya kendaraan tidak sembarangan masuk ke area Alun-alun Purwodadi,” ungkapnya.

Sementara itu, ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto menyatakan, pembangunan daerah Kabupaten Grobogan seharusnya memperhatikan aspek pemberian hak pada warganya tanpa kecuali. Politisi dari PDIP ini menambahkan program pembangunan tak hanya bersifat statis tapi juga harus kedepankan konsep dinamis.

“Maksudnya agar program pembangunan maupun pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak pada penyandang disabilitas tidak hanya terjadi seketika itu saja. Akan tetapi, dapat dinikmati secara berkesinambungan,” ujar pria asal Gubug ini.

Sekda Grobogan Moh Soemarsono yang juga hadir dalam rapat paripurna ini langsung memerintahkan Kabag Umum Pemkab Grobogan agar merencanakan pembuatan akses untuk penyandang disabilitas di kantor Pemkab, Pendopo Kabupaten dan Rumdin Bupati.

“Di sini kebetulan ada Pak Kabag Umum. Saya mohon agar masukan ini segera ditindaklanjuti,” pesannya.

Hal ini juga ditanggapi positif Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Andung Sutiyoso. Menurutnya, sudah lama pihaknya mengirimkan surat pada pimpinan OPD agar menindaklanjuti UU No 19 tahun 2011. Andung menjelaskan, saat ini hanya beberapa ruang publik yang sudah memenuhi akses disabilitas dan itu hanya terdapat pada fasilitas kesehatan seperti beberapa rumah sakit dan puskesmas. Sementara data yang tercatat di Dinsos Kabupaten Grobogan, penyandang disabilitas sendiri ada sekitar 9.275 orang dan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan.

“Kami sudah lama menyurati pimpinan-pimpinan OPD agar menindaklanjuti UU tersebut. Dalam aturan itu, instansi yang berkaitan pelayanan masyarakat dan ruang terbuka publik wajib memiliki akses untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas,” ujar Andung. (hana)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Post Terbaru