oleh

Mantan Napi dan Koruptor Dilarang Nyaleg

PURWODADI | Pendaftaran calon legislatif pada Pemilu Legislatif 2019 mulai dilakukan Rabu (4/7/2018). Untuk menyambut tahapan ini, KPU Grobogan menggelar Rapat Koordinasi tahapan pencalonan dan persyaratan pencalonan anggota DPRD Grobogan di Pemilu 2019, Selasa (4/7/2018) di Kyriad Grandmaster Hotel, Purwodadi.
Pada rapat koordinasi ini, pihaknya mengundang Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Cyrilla Nur Endah, Ketua Komisi A DPRD Grobogan Riyadi serta perwakilan pengurus partai politik dan tokoh masyarakat. Para tokoh ini didatangkan untuk menjelaskan persyaratan dan tahapan-tahapan dari pencalonan.

Dalam pembahasannya, ketua PN Purwodadi, Cyrilla mengatakan sesuai dengan aturan yang ada mantan narapidana, koruptor dan mereka yang dicabut hak pilihnya secara otomatis tidak bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Pasalnya, dari catatan hukum dapat diketahui apakah calon tersebut bersih atau pernah menjadi narapidana maupun terbukti terlibat korupsi dan telah dicabut hak pilihnya.

’’Semua orang yang pernah terlibat persoalan hukum secara otomatis akan tercatat di sistem catatan hukum. Jadi, mantan narapidana, koruptor maupun mereka yang hak pilihnya dicabut secara otomatis dapat diketahui,’’ katanya.
Sementara itu, Komisioner KPU Grobogan Sakta Abaway mengatakan syarat tersebut dapat dilihat dalam peraturan KPU No 20 tahun 2018. Masa pendaftaran atau pengajuan daftar calon legislatif sendiri akan dimulai pada 4-17 Juli 2018.

Ditambahkan juga, verifikasi kelengkapan administrasi calon dan bakal calon dilakukan pada 5-18 Juli 2018. KPU menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon pada Partai Politik dilakukan pada 19-21 Juli 2018.

’’Partai akan diberi kesempatan perbaikan data dan persyaratan serta pengajuan bakal calon pengganti pada 22 Juli hingga 31 Juli. Ketentuannya dapat dilihat di Peraturan KPU No 20 tahun 2018,’’ ujarnya. (Hana)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Post Terbaru