oleh

Sosialisasi KPH Purwodadi di Sedayu

KPH Purwodadi Adakan Sosialisasi Terkait Kepemilikan Lahan di Sedayu

Grobogannews | Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwodadi memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa Sedayu kecamatan Grobogan. Hal tersebut diadakan terkait dengan status kepemilikan delapan petak lahan dengan luas total 90,9 Ha. Selain diadakan sosialisasi, KPH Purwodadi juga memasang papan larangan di atas lahan yang diklaim sebagian kecil warga sebagai tanah milik masyarakat setempat.

Wakil Kepala Adm KPH Purwodadi Herry Merkusianto Putro mengatakan sosialisasi dan pemasangan papan laragan tersebut dilakukan agar persoalan klaim lahan milik Perhutani di Desa Sedayu berakhir. Hal ini dilakukan agar negara maupun masyarakat tidak dirugikan lagi.’’Penegasan ini kami lakukan agar kasus-kasus klaim lahan di Desa Sedayu tidak kembali mencuat karena kami sudah membuktikan dan melaporkannya pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,’’ kata Herry, mewakili Kepala Adm Dewanto.

Pada sosialisasi tersebut, KPH Perhutani mengundang masyarakat dan beberapa tokoh di Desa Sedayu. Di sana, para warga dijelaskan mengenai status lahan hutan negara yang dikelola KPH Purwodadi. Pada kesempatan itu juga, pihak KPH Purwodadi juga menjelaskan kronologi munculnya klaim warga atas lahan tersebut.

Ditambahkan Herry, klaim dari sebagian kecil masyarakat tersebut mulai terjadi pada 2001 lalu. Mulanya ada oknum warga yang mengklaim lahan milik KPH Purwodadi dan menyebut tanah tersebut milik masyarakat. Namun, saat diadakan pembuktian di desa, tidak ditemukan berkas terkait status lahan tersebut.

’’Yang bersangkutan sebenarnya sudah membuat pernyataan bahwa lahan tersebut milik KPH Purwodadi. Namun, kemudian hari yang bersangkutan memutarbalikan fakta ketika berbicara ke masyarakat setempat. Jika setelah penegasan ini kasus kembali mencuat, kami akan tindaklanjuti ke ranah hukum,’’ jelasnya.

Sebagai informasi, delapan petak lahan tersebut di bawah BKPH Linduk dan BKPH Jatipohon. Enam petak diantaranya berstatus Hutan Alam Sekunder dan dua lainnya merupakan Kawasan Hutan Produksi.

’’Sebenarnya, warga bisa mengelola hutan. Namun harus mengajukan izin kelola hutan lebih dahulu. Akan tetapi, syarat-syaratnya cukup berat, yaitu di mana pengelola lahan harus membayar pajak PBB-nya, menyerahkan bagi hasil ke KPH pemilik lahan dan lahan tersebut tidak bisa dimiliki secara pribadi,’’ jelasnya. (Hana)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Post Terbaru