oleh

Pileg 2019 Makin Dekat, Ketiga Calon Caleg Ini Pilih Mengundurkan diri

-POLITIK-201 views

Tidak Mendapat Izin Dari Tempat Bekerja

Daftar Calon Legislatif Tetap (DCT) Kabupaten Grobogan 2019 berkurang tiga peserta. Semula DCT berjumlah 579 orang. Namun, tiga orang dari partai yang sama, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengundurkan diri lantaran tidak diizinkan oleh tempatnya bekerja. Total DCT Grobogan yang menjadi Peserta Pemilu Legislatif Kabupaten Grobogan tahun 2019 sebanyak 576 orang. Hal tersebut seperti yang dinyatakan Ketua KPU Grobogan, Afrosin Arif.

Ditemui saat Rapat Koordinasi di Aula KPU Grobogan, Jumat (21/9/2018), Afrosin mengatakan ketiga caleg tersebut batal mengikuti pesta demokrasi khusus pemilihan anggota legislatif karena terbentur izin tempatnya bekerja.

“Berdasarkan keterangannya, mereka tidak mendapatkan izin dari tempat kerjanya dan diminta mengundurkan diri dari tempat kerjanya itu. Mereka akhirnya memilih mundur dari peserta Pileg 2019. Yang mundur satu perempuan dan dua laki-laki, ” kata Afrosin.

Dijelaskan juga masa kampanye akan dimulai pada 23 September 2018. Namun, pihaknya sampai saat ini masih belum mendapatkan jadwal kampanye secara nasional dari KPU Pusat. Hal ini dikarenakan jadwal kampanye Pileg dan Pilpres akan bersamaan.

‘’Kami menyesuaikan jadwal dari pusat. Karena agenda ini dilakukan secara nasional. Kalau pun partai ingin kampanye, tanpa harus mengunggu jadwal itu, kami persilahkan. Yang terpenting, Partai harus membuat surat pemberitahuan ke Polres, Panwaslu, dan KPU,’’ tambah Afrosin.

Afrosin juga mengatakan, sebelum masa kampanye digelar, pihaknya meminta agar seluruh partai membuka nomor rekening khusus untuk dana kampanye. Rekening tersebut nantinya dilaporkan secara berkala, yakni pada saat usai pembukaan rekening, kemudian pada pertengahan masa kampanye dan waktu sehari sebelum masuk masa tenang.

‘’Besaran sumbangan untuk dana kampanye juga dibatasi. Sumbangan dana kampanye dari perseorangan tidak boleh lebih dari Rp 2,5 miliar dan badan usaha tidak boleh lebih Rp 25 miliar. Semua itu wajib dilaporkan secara berkala,’’ jelas Afrosin. (Hana)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Post Terbaru