oleh

Rekonsiliasi Data BPJS Tingkat Pemdes

-SOSIAL-193 views

BPJS Grobogan Adakan Rekonsiliasi Data Tingkat Pemdes

Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan (BPJS) Grobogan mengadakan pendataan ulang di seluruh bagi Pegawai Pemerintah nonPegawai Negeri (PPNP). Termasuk kepada 273 desa yang didata langsung menyusul adanya Pendataan ulang ini dilakukan Kantor Layanan Operasional (KLOK) BPJS Grobogan karena banyaknya data yang belum diperbaharui terutama di lingkungan pmerintahan desa.

Kepala KLOK BPJS Grobogan, Theresia Dian Pramudita melakukan rekonsiliasi PPNP perangkat desa yang terdaftar sebagai peserta JKN. “Ini baru kami lakukan rekonsiliasi untuk PPNP perangkat desa yang terdaftar sebagai peserta JKN. Sementara untuk jumlah tunggakan, kami belum menghitungnya karena baru hari ini kali lakukan rekonsiliasi,’’ katanya pada awak media, Senin (17/9/2018).

Menurut Theresia, perhitungan kasar, terdapat 1.365 peserta JKN, dengan asumsi perhitungan tiap desa ada lima perangkat desa. Jika tidak segera diperbaharui, tunggakan pembayaran akan semakin membengkak.

“Ada perangkat desa yang sudah tidak lagi menjadi perangkat. Karena itu, kepesertaannya harus berubah menjadi mandiri. Sementara yang sudah meninggal dunia harus di-nonaktifkan. Ini harus segera dilaporkan agar tidak membebani pembiayaan preminya,’’ ujar Theresia.

Sementara itu, iuran yang di maksud yaitu sejak perangkat desa tersebut didaftarkan menjadi peserta JKN. Karena itu, akan dicocokan dengan data milik BPJS. Dengan begitu antara data dan kondisi riil di lapangan sudah sesuai.

“Dari beberapa desa banyak beralasan kalau pembayaran bisanya dilakukan dua bulan sekali, bukan tiap bulan. Itu karena menunggu pembiayaan silpa mereka. Ada juga yang sudah dipotongkan otomatis di rekening, tapi oleh bendahara tidak menyerahkan pembayarannya,’’ jelas Theresia.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti, menanggapi adanya rekonsiliasi atau penataan yang dilakukan KLOK BPJS Grobogan. Pihaknya mengatakan setelah direkonsiliasi akan memfasilitasi BPJS dan pemerintah desa agar pembayaran premi tertib. Dalam APBDes yang dibuat, lanjut dia, pemerintah desa sudah mengalokasikan pembayaran itu.

“Nanti setelah rekonsiliasi ini, akan terlihat desa-desa mana yang belum beres pembayarannya. Dari data itu, pemerintahan desa yang belum beres tersebut akan kami undang dan diberi pengarahan,’’ pungkas Daru (Hana)

Tentang Penulis: Hana

Penulis yang independen yang sangat mengedepankan informasi yang akurat untuk memberikan edukasi yang baik dan benar kepada mayarakat luas

Komentar

Tinggalkan Balasan

Post Terbaru