oleh

Kebijakan Pemblokiran STNK Belum Dilaksanakan

Masyarakat Tetap Dihimbau Untuk Taat Bayar PKB

Perkembangan media sosial yang semakin canggih, membuat masyarakat mendapat informasi lebih cepat. Namun, bagi masyarakat yang kurang jeli dalam membaca, pasti akan melakukan asumsi lain.

Banyaknya masyarakat yang meng-share pemberitaan terkait kebijakan pemblokiran STNK yang mati selama dua tahun berturut-turut. Menurut wacana, para pemilik kendaraan bermotor tidak membayar PKB selama dua tahun berturut-turut, maka kendaraan bermotor tersebut akan dikatakan “bodong” dan tidak dapat diregistrasi ulang. Termasuk masyarakat Kabupaten Grobogan.

Kanit Reg Ident Satlantas Polres Grobogan, Ipda Afandy, membenarkan kebijakan tersebut memang benar. Namun, pelaksanaannya belum dilakukan di semua Samsat. Termasuk di Kabupaten Grobogan.

“Kalau sudah dihapus ya berarti jadi motor bodong. Tapi STNK mati dua tahun yang rencananya akan diblokir memang belum dilaksanakan,” kata pria asal Temanggung, Jawa Tengah ini.

Ditambahkan Ipda Afandy, kebijakan pemblokiran bagi STNK yang mati dua tahun tersebut sudah ditetapkan dalam Perkap Polri Nomor 5 Tahun 2012 pasal 110.

“Di Perkap ini disebutkan pada ayat 3 (tiga) tertuang penghapusan dari daftar Regident Ranmor atas pertimbangan pejabat di Regident dilakukan jika Ranmor yang setelah lewat dua tahun sejak berakhirnya masa berlaku dan Ranmor dalam keadaan rusak beratakibat bencana alam atau kerusuhan sosial atau kecelakaan lalu lintas  dan tidak dapat dipergunakan lagi. Tidak hanya ranmor milik pribadi saja, namun juga diberlakukan pada ranmor umum (angkutan umum-red),” papar Ipda Afandy.

Masyarakat Harus Tetap Bawa STNK Saat Berkendara

Meski belum resmi diberlakukan, pria yang sebelumnya bertugas sebagai Kanit Turjawali Res Grobogan ini mengimbau kepada masyarakat untuk taat bayar pajak kendaraan bermotor sesuai tanggal jatuh tempo.

“Pada intinya, membayar pajak kendaraan bermotor merupakan suatu kewajiban bagi yang punya kendaraan ya. Yang setiap tahun dibayarkan untuk pengesahan STNK. Pajak itu nantinya ‘kan akan kembali lagi untuk masyarakat, yakni untuk pembangunan fasilitas umum. STNK berlaku untuk lima tahun. Setiap tahun ada pengesahannya di Samsat. Jika tidak dibayarkan sesuai jatuh tempo, maka akan ada denda administrasi yang diberlakukan saat perpanjangan STNK, seperti yang sudah diatur dalam UU No 22 tahun 2009 pasal 70,” tambahnya.

Pelaksanaan operasi zebra candi telah usai, namun pihaknya tetap mengingatkan kepada pengendara tentang pentingnya membawa kelengkapan surat berkendara. Utamanya STNK. “STNK ini sangat penting dalam berkendara. Jika tidak membawa kelengkapan STNK, pengendara akan dikenakan kurungan pidana paling lama dua bulan atau  denda paling banyak Rp 500 ribu sesuai yang ditetapkan pada UU Nomor 22 tahun 2009 pasal 288 ayat (1),” pungkas ayah dua orang putra ini.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Post Terbaru