oleh

Kenaikan UMK Belum Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Para Buruh

-SOSIAL-161 views

Menurut Survei, Kebutuhan Biaya Hidup Layak Buruh di Kabupaten Grobogan Harusnya Rp 2,6 juta

Para buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Grobogan (Gebug) melakukan aksi damai didahului dari Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Grobogan, tepatnya di Jalan Dr. Soetomo, Purwodadi. Aksi ini berlanjut ke depan Pintu Gerbang Pendopo Kabupaten Grobogan yang sudah dijaga ketat oleh petugas.

Di depan gerbang Pendopo, sebanyak 60 buruh melakukan orasinya terkait kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Grobogan sebesar 12,5 persen. Selang tiga puluh menit berorasi, perwakilan dari Aliansi Gebug ini diterima Sekda Grobogan Moh Soemarsono di ruang rapat Setda Kabupaten Grobogan lantai 1 untuk melakukan audiensi.

Di hadapan Sekda, Sintono, koordinator aksi tersebut, mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menaikkan upah minimum sebesar 12,5 persen pada UMK tahun 2019 nanti. Menurutnya, kebutuhan layak para buruh di Kabupaten Grobogan senilai Rp 2,6 juta yang disimpulkan melalui survey. Ia menambahkan, survey tersebut dilakukan dengan mendata harga kebutuhan pokok di toko-toko yang berada di sekitar tempat tinggal buruh.

Demo Buruh Grobogan
Demo Buruh Grobogan

 ‘’Teman-teman buruh ini masuk pagi pulang sore. Sehingga tidak mungkin mereka belanja di pasar tradisional. Kalau naik 25 persen saja masih jauh dari Rp 2.600.000 karena setelah dihitung lagi hanya didapatkan sekitar Rp 1.900.000. Kami saja sudah menurunkan lagi menjadi 12,5 persen menjadi Rp 1,755 juta sesuai kesepakatan teman-teman buruh di Grobogan,” ujar Sintono.

Kenaikan semula diinginkan para buruh sesuai dengan rapat SPSI Jateng dan Nasional yang sepakat dengan tuntutan kenaikan upah sebesar 25 persen.

‘’Kalau mengacu hasil rapat SPSI Jateng dan Nasional, teman-teman buruh menyepakati tuntutan kenaikan sebesar 25 persen. Ini permintaannya kami turunkan menjadi 12,5 persen saja. Kami akan terus mengupayakan dan mendesak pemerintah untuk menerima usulan itu,” katanya.

Aspirasi Para Buruh Akan Ditindaklanjuti

Sintono mengemukakan, PP 78 tahun 2015, menetapkan kenaikan upah buruh hanya berkisar 8-10 persen tiap tahun. Kenaikan ini dilakukan hanya berdasarkan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

‘’Harusnya, kenaikan upah didasarkan pada komponen hidup layak yang diamanatkan dalam UU No 13 tahun 2013 dan Kepmenaker No 13 tahun 2012. Abaikan PP 78 tahun 2015 karena isinya tidak melindungi kepentingan kaum buruh dan hanya melegalkan politik upah murah,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Moh Soemarsono dalam audiensi tersebut mengatakan, aspirasi para buruh ini akan ditindaklanjuti dengan pengajuan dua angka kenaikan upah minimum kabupaten untuk para buruh di Kabupaten Grobogan kepada Gubernur Jawa Tengah.

“Nantinya, kami akan mengajukan dua angka kenaikan upah ke Gubernur Jateng. Yakni, kenaikan upah sebesar 8,03 persen atau Rp 1.685.500 sesuai rapat dewan pengupahan dan Rp 1.755.000 sesuai aspirasi dari buruh Kabupaten Grobogan. Nanti sifatnya bukan usulan, namun laporan. Kami melaporkan pada Gubernur tentang kronologis dan dinamika yang terjadi di Grobogan. Keputusannya kami serahkan Gubernur,” paparnya.

Berita Populer:

Tentang Penulis: Hana

Penulis yang independen yang sangat mengedepankan informasi yang akurat untuk memberikan edukasi yang baik dan benar kepada mayarakat luas

Komentar

Post Terbaru